Kunker DPD RI, Herman HN Minta Pengelolaan SMA/SMK Dikembalikan Lagi

balam21.com
0 0
Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Read Time:1 Minute, 43 Second

BANDAR LAMPUNG(b21)- Walikota Bandarlampung Herman HN menerima kunjungan kerja (kunker)/reses DPD RI di Ruang Rapat Wali Kota Bandarlampung, Jumat (7/8/2020).

Dalam kunker kali ini Herman HN meminta agar kewenangan pengelolaan SMA/SMK dapat dikembalikan lagi ke pemerintah daerah/kota di Provinsi Lampung.

Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyiratkan bahwa kewenangan tersebut ada pada pemerintah provinsi.

“Semua undang-undang yang diatur oleh pusat itu inginnya menguntungkan kita semua. Seperti halnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ini agar dapat direvisi,” ungkap Herman HN

Ia menilai bahwa ketika aturan tersebut diterapkan terkait pengelolaan SMA/SMK yang diserahkan kepada pemerintah provinsi ternyata tidak ada konstribusi apa-apa yang diberikan.

Sementara pada saat pengelolaan SMA/SMK diserahkan ke daerah/kota seperti di Bandarlampung sangat membantu karena pembiayaannya gratis.

“Jadi, saya minta tolong ke bapak-bapak selaku anggota DPD untuk dibantu agar pengelolaan SMA/SMK dikembalikan lagi ke pemerintah daerah/kota,” inginnya.

“Sebab, yang tahu kondisi daerah/kota itu ya kami. Kalau tidak maka bisa carut marut nantinya,” sambungnya.

Herman HN menambahkan bahwa waktu itu ia sempat meminta langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hal tersebut.

“Ya waktu itu ketemu presiden. Beliau pernah janji dengan seluruh Wali Kota, saya yang bicara waktu itu di Istana Bogor agar dikembalikan SMA/SMK itu ke daerah lagi,” kenangnya.

“Dan beliau setuju tapi sampai detik ini belum ada kabarnya. Mungkin, karena banyaknya kesibukan sehingga lupa,” tutupnya.

Sementara, Wakil ketua komite 2 DPD RI, Hi. Bustami Zainudin terkait hal tersebut menyatakan itu kaitan dengan kewenangan.

Menurutnya, banyak hal yang memang kewenangan-kewenangan yang tadinya ada di kabupaten/kota itu ditarik ke provinsi dan akhirnya rentang kendali.

“Kita akan perjuangkan hal-hal yang teknik seperti ini, kita sampaikan usulan ini untuk kita adanya revisi undang-undang tersebut,” paparnya.

Kemudian, undang-undang yang lain juga yang kaitanya dengan adanya desentralisasi menjadi sentra lagi.

“Kita nggak ingin adanya tadinya undang-undang diotonomikan kepada tingkat 2 Kabupaten/Kota sekarang ditarik lagi ke pusat. Nggak mungkin lah, terus apa gunanya reformasi,” pungkasnya. (nuy)

      About Post Author

      balam21.com

      Inspiratif dan Berimbang
      Happy
      0 %
      Sad
      0 %
      Excited
      0 %
      Sleepy
      0 %
      Angry
      0 %
      Surprise
      0 %
      FOLLOW With :

      Average Rating

      5 Star
      0%
      4 Star
      0%
      3 Star
      0%
      2 Star
      0%
      1 Star
      0%

      Tinggalkan Balasan

      Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

      Next Post

      Selesaikan Persoalan Lahan, Pemkot Metro Adakan Pertemuan Dengan Pedagang Shoping

      Bagikan ke:          […]