Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto, Ancam Copot Jabatan Kapolresta/res Jika Gagal Menegakkan Protokol Kesehatan

balam21.com
0 0
Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Read Time:2 Minute, 44 Second
foto_ist

BANDAR LAMPUNG (b21) – Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto akan menilai dan mengevaluasi, bahkan mengancam mencopot jabatan jajaran kapolresta/res yang dinilai gagal dalam menegakkan protokol Covid-19. Sebab, masih ada yang mengabaikan protokol kesehatan, seperti kerumunan massa.

“Polda Lampung ini polda pembinaan, operasional penuh diberikan tanggung jawab kepada kapolresta/res. Apabila ditemukan di lapangan ada kerumunan tidak bisa mencegah, mengatasi, dan membubarkan, tentunya ada penilaian dari kapolda. Penegasan Bapak Kapolda siap-siap dicopot jika tidak bisa mengendalikan harkamtibmas, khususnya kerumumanan masa (kontraprotokol kesehatan),” ujar Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Senin, (16/11/2020).

Bahkan, Polda melngarahkan jajaran kapolres menindak tegas pelaku atau kelompok yang mengumpulkan massa dan mengabaikan protokol kesehatan. Instrumen hukum yang digunakan kepolisian, yakni Pasal 212, 216, dan 218 KUHP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan sebagainya.

“Kami mengedepankan upaya preemtif dan preventif. Apabila sudah diimbau masih dilanggar, kami bisa menindak dengan pasal KUHP dan aturan lainnya,” ujarnya.

Bahkan, jauh sebelum viralnya pemberitaan pencopotan kapolda Metro Jaya dan kapolda Jawa Barat karena tidak bisa menegakkan protokol kesehatan, Polda Lampung terus berusaha mencegah adanya kerumunan massa dan upaya lainnya dalam rangka mendukung penegakan protokol Covid dan membantu masyarakat yang terkena dampak.

Hal yang dilakukan, di antaranya Operasi Aman Nusa II, yakni operasi antisipasi bencana nonalam, khususnya pandemi Covid yang sudah masuk ke tahap tujuh, termasuk operasi yustisi.

“Operas Aman Nusa sudah berjalan dari dulu. Ada satgas penegakan dan ketertiban yang dilakukan satgas covid, satgas kemanusiaan, seperti dapur lapangan. Satgas peduli (bantuan sosial dan penyemprotan desinfektan), satgas sosialisasi, seperti bahaya covid dan maklumat Kapolri,” ujarnya.

Setelah dicopotnya Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi akibat tak bisa menegakkan protokol kesehatan, Mabes Polri mengeluarkan surat telegram.

Surat bernomor ST/3220/XI/KES.7/2020 tanggal 16 November 2020 itu ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Isi poin telegram tersebut, yakni:

1. Proaktif bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dan kementerian/lembaga untuk bersama secara terpadu melaksanakan pendisiplinan dan penegakan protokol kesehatan.

2. Seluruh anggota Polri wajib jadi teladan untuk masyarakat.

3. Melakukan pembinaan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan manfaatkan TI sebagai media pendukung.

4. Bersinergi dengan TNI memberikan pendampingan bagi aparatur daerah dalam upaya penegakan disiplin masyarakat dalam penegakan peraturan daerah/kepala daerah terhadap pelanggar prokes Covid-19 mulai dari tahapan teguran lisat/tertulis, kerja sosial, denda administrasi maupun penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha (mengacu Inpres Nomor 6 Tahun 2020).

5. Apabila dalam penegakan perda/kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19 ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka lakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapa pun, ulangi, lakukan penegakan hukum secara tergas terhadap siapa pun mengacu Pasal 65, 212, 214 Ayat (1) dan (2), Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP, UU Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018.

6. Untuk menjamin efektivitas langkah gakkum penyelidikan maupun penyidikan, prokes Covid-19, lakukan analisis secara cermat dan teliti dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan peristiwa pelanggatan tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat, menjadi perhatian publik dan berpotensi menimbulkan ganguan kamtibmas (mengacu Inpres Nomor 6 Tahun 2020). (red) 

red : Kapolda Lampung

      About Post Author

      balam21.com

      Inspiratif dan Berimbang
      Happy
      0 %
      Sad
      0 %
      Excited
      0 %
      Sleepy
      0 %
      Angry
      0 %
      Surprise
      0 %
      FOLLOW With :

      Average Rating

      5 Star
      0%
      4 Star
      0%
      3 Star
      0%
      2 Star
      0%
      1 Star
      0%

      Tinggalkan Balasan

      Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

      Next Post

      Nunik Sampaikan Apresiasi Atas Terpilihnya Monique Angely Hutabarat Sebagai Putri Cilik Indonesia 2020

      Bagikan ke:          […]